REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah temuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, yang menyebut adanya anggaran 'siluman' yang disertakan pada 5 Badan Usaha Milik Negara yang (BUMD) tercantum pada RAPBD DKI 2015.
"Itu dia (DPRD) salah sekali membaca surat Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3).
Menurutnya, anggaran BUMD yang terlampir pada RAPBD tersebut merupakan anggaran yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Disitu sebenarnya tertulis total penyertaan modal kepada 5 BUMD sebanyak itu. Contoh ada Rumah Sakit (RS) Haji, total Rp 100 miliar lebih. Pemda DKI pernah nyetor Rp 52 miliar, bukan berarti tahun ini setor," jelasnya.
Ditambahkan lebih lanjut oleh suami dari Veronica Tan itu mengatakan bila Perdanya Rp 12 triliun, baru disetor Rp 3 triliun, yang disetor mencapai Rp 12 triliun. "Jadi yang salah dimana, DPRD salah baca," tambahnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2015 ini BUMD yang disetor Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) oleh Pemprov DKI Jakarta hanya BUMD Mass Rapid Transportation (MRT) Rp 4,6 triliun, dan PT. Transportasi Jakarta Rp 1 triliun untuk Public Service Obligation (PSO) serta pembelian bus baru.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berbalik mengkritisi keputusan lembaga legislatif itu terkait BUMD seperti Bank DKI. "Justru saya mengkritik DPRD, kenapa Bank DKI tidak PMP? Karena Bank DKI itu ada kewajiban dari BI (Bank Indonesia)," tutupnya.
Sebelumnya, diketahui jika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menuding bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki anggaran 'siluman' dalam RAPBD DKI 2015.
Hal ini dikatakannya usai menggelar rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) perihal RAPBD DKI 2015 versi (e-budgeting), yang telah dikembalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politisi PDI-Perjuangan itu mencontohkan, anggaran 'siluman' versinya antara lain seperti adanya angaran untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tak dibahas eksekutif bersama legisltalif, namun ada dalam RAPBD DKI 2015 yang dikirim Pemprov ke Kemendagri.
Terkait hal ini ia menduga, Ahok lah yang justru ditipu anak buahnya sendiri. Dirinya menambahkan, pihaknya menyerahkan temuan dalam RAPBD DKI 2015 ini kepada Kementerian Dalam Negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
