REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar Kubu Agung Laksono tidak memasukkan nama Ketua DPR RI Setya Novianto dalam daftar kepengurusan yang diserahkan kepada Kemenkumham. Akbar Tanjung juga tidak terdapat dalam nama-nama kepengurusan baru tersebut.

"Beberapa nama dari Golkar Munas Bali masuk dalam kepengurusan kami, tapi saya lihat Setya Novianto tidak ada," kata Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Munas Ancol Lawrence TP Siburian usai menyerahkan draft kepengurusan di Kemenkumham, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, kepengurusan ini bisa saja nanti berubah strukturnya, dan hanya berlangsung sampai pertengahan 2016.

"Bisa saja berubah, siapa yang mau merapat kami silakan, termasuk Setya Novianto," ujarnya.

Ada tiga struktur yang berubah, yaitu DPP, Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai. Selain itu Aburizal Bakrie telah ditawari posisi sebagai Dewan Pertimbangan Partai, namun belum ada tanggapan dari Aburizal.

Dalam struktur kepengurusan tersebut, terdapat sebanyak 43 Ketua DPP, wakil sekjen 41 serta sekitar ada 49 bendahara. Salah satu tujuan dari Golkar kubu Agung Laksono adalah mendukung program-program pemerintah. Lawrence juga mengatakan bahwa tahun depan Golkar harus sudah menyelenggarakan Munas 2016. Sehingga siapa saja yang ingin bersatu dengan Golkar masih terbuka lebar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika