REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono menawarkan kursi kosong untuk Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, di Dewan Pertimbangan Partai Golkar (DPPG). Tawaran tersebut, menyusul bakal didaftarkannya kepengurusan Golkar baru, oleh Agung ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Agung menerangkan, dari rembuk para fungsionaris kepengurusan Golkar Munas Ancol, disetujui beberapa kader partai yang selama ini berkiblat ke Munas Bali, untuk masuk dalam struktur kepengurusan baru. "Ini sesuai dengan apa yang diminta Menkumham. Juga sesuai dengan apa yang diputusan oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG)," kata dia, saat bertandang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (16/3).

Ketika ditanya soal pos apa yang ditawarkan Golkar Munas Ancol, kepada seturu politiknya itu, Agung mengatakan, "Kami sudah tawarkan kepada beliau (ARB) untuk di dewan pertimbangan," jawab dia. Namun, diungkapkan Agung, proposal jabatan 'sepuh' di internal partai berlambang Beringin itu, belum dijawab oleh ARB.

Meskipun begitu, Agung mengatakan, masih ada waktu bagi ARB dan para kader pendukungnya, untuk suatu saat bergabung dalam kepengurusan baru tersebut. Sebab, kata dia, proses rekonsiliasi dan pembentukan kepengurusan baru bentukannya, diamanahkan sampai 2016.

Sedangkan sekarang ini, kata dia, hanya untuk memenuhi syarat administratif agar bisa terdaftar di Kemenkumham. Agar diketahui, Senin (16/3), Agung merampungkan penyusunan struktur baru kepengurusan partai Golkar. Penyusunan tersebut, menyusul sudah adanya pengakuan dari Kemenkumham soal kepengurusan Golkar yang sah.

Pengakuan tersebut, dinyatakan Menkumham Yassona Laoly pada, Selasa (10/3). Pengakuan tersebut, merupakan setengah jalan, sebelum Agung resmi diakui negara sebagai penguasa Golkar. Dalam penjelasan surat pengakuan tersebut diamarkan, agar Agung mengakomodir kader di kepengurusan Golkar Munas Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika