REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut angkat bicara terkait polemik pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Prabowo menyesalkan keputusan Menkumham, Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kekesalan mantan calon presiden pada Pilpres 2014 itu merupakan suatu hal yang wajar. Campur tangan Yasonna dalam konflik internal partai politik dianggap sudah berlebihan dan sangat politis.

"Wajar Prabowo kesal seperti itu dan tidak mengakui kepengurusan Agung (Laksono). PPP dan Golkar (yang sebelumnya di Koalisi Merah Putih) sudah dibuat seperti telur ceplok, ini keputusan hukum rasa politik," katanya kepada Republika.co.id, Sabtu (14/3).

Menurutnya, semua itu dilakukan pemerintah hanya untuk menambah peta dukungan di parlemen mengingat Yasonna merupakan politikus PDIP. Namun, kata dia, cara yang dilakukan Menkumham jauh dari nilai-nilai moral dan etika politik.

''Walaupun pemerintah ingin menarik Golkar untuk menambah energi dan kekuatan partai pemerintah di parlemen, namun bukan berarti politik kasar seperti ini yang digunakan,'' ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, Prabowo menyesalkan keputusan Yasonna yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

"Bagi saya dan bagi Gerindra yang saya pimpin, kami hanya mengakui Bapak Aburizal Bakrie. Kongres Denpasar yang kami akui karena kami saksi, kami hadir di situ, kami lihat semua pesertanya," kata Prabowo dalam wawancara itu, Jumat (13/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika