REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, memicu reaksi keras dari kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Salah satunya disampaikan oleh kuasa hukum Partai Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra yang memberikan kesan pada Yasonna sebagai tukang adu domba partai politik dalam pemerintahan Jokowi.
"Yasona telah membuat kesan pemerintahan jokowi tukang adu domba parpol demi keuntungan diri sendiri," ujarnya, Kamis (12/3).
Mantan Menkumham itu mengatakan tindakan Yasona ini tidak seharusnya dilakukan sebagai bagian dari pemerintah. Menurutnya Yasona telah membuat tindakan yang dinilainya menguntungkan dirinya sendiri. Ia menilai upaya ini sebagai bagian memperkuat dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di bawah Jokowi.
Tindakan Yasona ini dianggap Yusril justru akan melemahkan pemerintahan Jokowi. Padahal pemerintah tidak boleh melakukan pertimbangan dan kepentingan politik dalam urusan partai politik.
"Seharusnya Parpol bebas dari intervensi pemerintah agar perjuangan demokrasi bisa berjalan," katanya.
Ia juga menyebut keputusan sepihak Menkumham ini nantinya akan mengkhianati pemerintahan Jokowi karena dua hal yang dilakukan Yasona sebagai menteri sarat akan kepentingan politik. Yasona dianggap memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar.
Sebelumnya Mahkamah Partai Golkar lewat hakimnya memutuskan hasil dari Munas yang dilakukan Golkar. Dua hakim berpendapat penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Golkar harus diselesaikan lewat pengadilan.
Sementara dua hakim lainnya memutuskan pihak Agung Laksono sebagai pihak yang memenangkan Munas Partai Golkar.
Keputusan ini yang mendasari Yasona mengesahkan Agung Laksono sebagai ketua umum partai karena menganggap keputusan mahkamah partai sebagai keputusan final dan mengikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika