Kamis 12 Mar 2015 15:04 WIB

Pengamat: Publik Masih tak Peduli Proses APBD DKI

 Seorang warga mengamati poster APBD DKI Jakarta 2013 yang telah terpasang di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Foto: Antara
Seorang warga mengamati poster APBD DKI Jakarta 2013 yang telah terpasang di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan publik saat ini tidak terlalu memedulikan proses pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang menjadi polemik.

"Masyarakat itu saat ini tidak peduli dengan proses pengajuan APBD DKI Jakarta, yang menjadi perhatian masyarakat kebenaran penggunaan anggaran di APBD itu," kata Ray Rangkuti, saat menjadi pembicara dalam acara pemaparan hasil survei Cyrus Network, di Jakarta, Kamis (12/3).

Ray mengatakan publik saat ini ingin tahu ke mana uang Rp12,1 triliun, yang diajukan DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta, dialokasikan. Bahkan, kata Ray, publik juga tidak terlalu memperdulikan pengajuan hak angket oleh DPRD terhadap Ahok.

"Publik lebih memilih dana Rp12,1 triliun diselamatkan, ketimbang memikirkan hak angket," jelas dia.

 

Dalam pemaparan surveinya, lembaga survei Cyrus Network mengatakan kepercayaan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jauh lebih tinggi daripada terhadap DPRD DKI Jakarta, dalam hal polemik dana APBD yang belakangan terjadi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Cyrus Network terhadap 1.000 responden pada 2-7 Maret 2015 yang secara khusus menjaring opini warga DKI Jakarta terhadap Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, 63,4 persen responden menilai Ahok lebih dapat dipercaya, sedangkan 8,6 persen percaya DPRD DKI Jakarta.

Terhadap Ahok, 27,15 persen responden menganjurkan yang bersangkutan mengedepankan dialog dengan DPRD DKI Jakarta, sementara 25,75 persen responden menganjurkan agar Ahok melaporkan dugaan penyelewengan dalam dana APBD kepada aparat hukum.

Sementara itu terhadap DPRD, 32,77 persen responden menantang agar DPRD DKI Jakarta dapat membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan Ahok keliru, sedangkan 28,56 persen responden menganjurkan agar DPRD DKI Jakarta mengedepankan dialog dengan Ahok.

sumber : Antara

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement