Selasa 10 Mar 2015 13:41 WIB

Hanura: Parpol Dibiayai APBN Bisa Memperkuat Demokrasi

Rep: C14/ Red: Bayu Hermawan
Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding (kanan).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding mendukung wacana alokasi dana sebesar Rp 1 triliun dari pemerintah pusat untuk setiap partai politik.

Menurutnya wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sangat bermanfaat dan memiliki dasar alasan yang logis.

"Saya kira, dasar pertimbangan Pak Tjahjo ialah kemandirian para politikus. Supaya mereka tak terbebani soal pembiayaan partai," katanya saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (10/3).

Sudding melanjutkan, ketika para politikus mesti memikirkan kelangsungan finansial partai mereka, maka dikhawatirkan mereka akan menyelewengkan tugas dari jabatannya di eksekutif maupun legislatif. Sehingga, bila wacana ini benar, maka bisa untuk meminimalkan korupsi.

"Sehingga tak mengarah ke tindak pidana korupsi. Ini juga memperkuat pilar demokrasi kita. Karena belakangan ini, politikus yang terlibat korupsi itu untuk tuntutan pembiayaan parpol sendiri," ujarnya.

Terakhir, Sudding menegaskan, wacana ini mendukung sistem pengkaderan yang baik di tubuh parpol.

"Kalau kader dituntut pembiayaan partai, justru jadi tidak fokus kerja. Adapun besarnya, apakah itu Rp 1 triliun, perlu kajian lebih lanjut," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement