REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengamat politik, Effendi Ghazali, menyatakan ide terkait pendanaan parpol sebesar Rp 1 triliun tak perlu mengambil dana dari APBN. Ini karena dana bisa diambil dari penerapan pemilu serentak.
Dia mengilustrasikan jika pilpres, pemilukada, pemilihan DPRD, DPR RI, dan DPD diadakan secara serempak, ini akan menghemat dana sekitar Rp 6 triliun. Efendi menyebutkan dengan. “Nanti bisa dananya sebesar per tahun bisa juga per bulan,” ujarnya, Selasa (10/3).
Efendi menambahkan andai ini diterapkan, kebijakan ini tak akan memberatkan keuangan negara. Selain itu efek dari kebijakan ini yakni akan membuat partai bisa fokus pada program kaderisasi dan mendidik kadernya. “Jadinya nanti parti tak perlu berpikir tentang mencari ongkos politik,” kata dia.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara pribadi mengusulkan ke depan perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai parpol dengan APBN. Dia mengusulkan agar setiap parpol diberikan dana bantuan sebesar Rp 1 Triliun.
Dana itu, lanjutnya, dapat digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Terutama untuk pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program dan operasional. Di samping itu kebijakan ini harapannya bisa menekan angka korupsi yang biasa dilakukan oleh parpol.
Menurutnya hal itu penting karena parpol merupakan tempat rekrutmen kepemimpinan dalam negara yang demokratis. Persyaratannya, kata Tjahjo, kontrol kepada partai harus ketat dan transparan. Jika ada yang melanggar aturan, sambungnya, harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
