REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencananya berlangsung Desember 2015 akan minim konflik dan berjalan aman dan kondusif. Menurutnya hal ini bisa terwujud jika semua pihak saling mendukung dan mengupayakan proses berlangsungnya Pilkada serentak.
"Pilkada serentak itu kan kerja keras kita semua, selama kita ikut mengamankan agar masyarakat bisa menggunakan hak politiknya, ditambah gabungan Polri, TNI, Linmas, Satgas, saya yakin tidak (ada konflik), dijamin aman," ujar Tjahjo saat diskusi mengenai Pilkada Serentak di Senayan City, Jakarta Selatan, Ahad (8/3).
Ia sendiri tidak setuju jika dikatakan selama ini Pilkada langsung serentak berpotensi menimbulkan konflik. Pasalnya, presentase Pilkada yang bermasalah jauh lebih kecil dengan Pilkada daerah yang berjalan lancar dan sukses. "Yang konflik itu sedikit, cuma enam daerah aja kok, nggak banyak," ujarnya.
Selain itu, Tjahjo menilai Pilkada serentak juga memiliki fungsi efisiensi baik dari segi waktu, anggaran maupun pelaksanaannya. Sehingga, ia meyakini Pilkada serentak nantinya akan berjalan sukses dan memiliki keefektifan untuk jangka panjang.
"Kalau tidak (Pilkada serentak), itu bisa per tiga hari ada Pilkada, akan mengambil waktu untuk pembahasan anggaran, mekanismenya, dengan (Pilkada) ini juga Pemerintahan (terpilih) akan lebih fokus nantinya," ujar kader PDIP tersebut.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Apkasi Isran Noor yang mengatakan Pilkada serentak justru berpotensi menghindarkan perselisihan. Selain itu, Pilkada serentak juga dapat mengurangi biaya Pilkada yang selama ini menjadi permasalahan para calon maupun Partai politik.
"Karena ada anggapan Pilkada mahal yang dikeluarkan calon, padahal biasa-biasa saja, persoalannya karena memang pada saat itu katanya Pilkada membuang-buang dana," ujarnya. Padahal sejatinya menurut Isran, Pilkada langsung tidak bisa dinilai dari segi material selama Pilkada itu ditujukan untuk kedaulatan rakyat.
"Pilkada langsung itu hak asasi rakyat, minusnya nggak ada, karena kedaulatan rakyat tidak bisa dinilai dengan apapun, ini substansi rakyat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika