REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membantu penyelesaian tata kelola pertimahan di daerah itu.
"Saat ini, tata kelola pertimahan kurang baik, sehingga merugikan pemerintah daerah dan masyarakat," kata Rustam Effendi, saat mendampingi kunjungan kerja Ketua DPD Irman Gusman beserta rombongan di Pangkalpinang, Sabtu (7/3).
Ia menjelaskan, kondisi tata kelola pertimahan, misalnya tata kelola penambangan, niaga, ekspor dan penetapan harga timah yang kurang baik, berdampak terhadap penurunan perekonomian masyarakat. "Sampai saat ini, timah masih sektor yang paling dominan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ini," ujarnya.
Untuk memperbaiki tata kelola pertimahan ini, kata dia, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin, termasuk mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kementerian terkait lainnya.
Selain itu, tambah dia, melakukan pertemuan dengan para penguasa timah, untuk mengatur tata kelola pertimahan yang tidak merugikan masyarakat. "Saat ini, perekonomian masyarakat terpuruk akibat harga timah yang anjlok," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap, bantuan DPD untuk mencari solusi terbaik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Timah ini masih menjadi andalan daerah, tidak hanya timah tetapi seluruh komoditi juga melesu dan kami berinisiatif untuk membatasi ekspor timah ini di 40 persen, untuk mendongkrak harga timah di pasar internasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
