REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebarkan angket kepada seluruh camat dan lurah di lima wilayah Ibu Kota terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) versi Pemprov DKI dan DPRD.
Angket tersebut diberikan secara langsung oleh Ahok saat berlangsungnya kegiatan pengarahan kepada camat dan lurah yang dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).
"Ini namanya angket versi Ahok. Selanjutnya, terserah Anda. Kan saya sudah bilang, saya siap hadapi DPRD. Makanya, saya tawarkan kepada mereka (camat dan lurah), kalau dukung DPRD, artinya membantu memecat saya," kata Ahok.
Menurut dia, dengan diberikannya angket terhadap camat dan lurah itu, maka diharapkan untuk selanjutnya tidak akan ada lagi anggaran-anggaran yang tidak diperlukan, namun muncul secara tiba-tiba di dalam APBD DKI.
"Tidak ada toleransi lagi untuk anggaran siluman. Tidak boleh ada anggaran yang diselipkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kalau oknumnya sampai ketahuan, langsung dipecat, dipidana," ujar Ahok.
Dia mengatakan pelaksanaan angket versi Ahok tersebut bukan bertujuan untuk mengumpulkan massa pendukung, akan tetapi memberikan kebebasan kepada seluruh jajarannya untuk menentukan APBD yang paling sesuai dengan yang telah diajukan.
"Kalau camat dan lurah merasa sesuai dan setuju dengan APBD versi DPRD, berarti APBD versi Pemprov DKI yang pakai e-budgeting harus diubah. Tapi kalau tidak setuju dengan anggaran versi DPRD, berarti memang ada anggaran siluman yang dimasukkan," tutur Ahok.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu lurah, yaitu Lurah asal Kelurahan Kamal, Jakarta Barat Joko Mulyono mengaku telah menemukan anggaran yang sebelumnya tidak pernah diajukan.
"Ada satu anggaran yang tidak pernah kami usulkan, tapi tiba-tiba muncul di dalam APBD versi DPRD, yaitu anggaran pembuatan gapura ornamen Betawi di Kantor Kelurahan Kamal sebesar Rp 150 juta. Sehingga, saya menyatakan tidak setuju dengan APBD versi DPRD," ungkap Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika