REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan hak angket harusnya tetap berjalan dan tidak perlu dicabut oleh partai politik.
"Kita berharap angket ini terus berjalan, jangan dicabut dari partai-partai supaya jadi jelas siapa yang menciptakan anggaran siluman," kata Ahok dalam acara pembahasan APBD 2015 dengan Mendagri di Jakarta, Rabu (4/3).
Ahok mengatakan terkait interpelasi dan angket ini pernah ingin dilakukan pada 2014 lalu, karena akibat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 yang terlalu besar. Namun, Ahok berdalih jika angket akan terus dilakukan yang akan terkena imbasnya adalah Presiden RI, Joko Widodo.
"Kami membela supaya PNS jangan mau lagi ada korban dengan adanya anggaran-anggaran siluman," ujar Ahok.
Dalam kesempatan ini Ahok juga mengatakan permintaan maafnya pada Mendagri, Tjahjo Kumolo dan masyarakat Jakarta karena dalam beberapa pekan terakhir ada tontonan politik yang memalukan. Ia juga mengatakan bersyukur dengan apresiasi Mendagri yang mendukung penerapan e-budgetting diseluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika