REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Permaisuri Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Hemas mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengkoyak-koyak Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Keistimewaan DIY, banyak hal yang bisa dimanfaatkan, tapi banyak kepentingan yang masuk untuk mengkoyak-koyak keistimewaan," kata GKR Hemas di Kulon Progo, Selasa (3/3).
Menurut Hemas, pihak tertentu lebih tertarik untuk membahas pergantian gubernur dibandingkan bagaimana memanfaatkan dana keistimewaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pergantian atau suksesi gubernur bukan persoalan inti dari Undang-Undang Keistimewaan, melainkan bagaimana Undang-Undang Keistimewaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hemas.
Hemas mengatakan perjuangan penetapan Undang-Undang Keistewaan DIY sangat panjang prosesnya. Tetapi, setelah disahkan, semua belum siap. Sehingga dana keistimewaan tidak terserap maksimal dan banyak program yang gagal.
"Perjuangan Undang-Undang Keistimewaan sangat panjang. Tapi setelah diperjuangkan dan terealisasi, program gagal dan masyarakat masih kaget," keluhnya.
Sebelumnya, kalangan Keraton terbelah soal keinginan Gubernur DIY Sultan Hemengku Buwono X mencoret kata istri dalam salah satu persyaratan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Sultan yang juga Gubernur Yogyakarta persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY itu diskriminatif karena mengindikasikan gubernur harus lelaki.
Sejak awal Sultan telah diberi laporan lengkap draf UU Keistimewaan sebelum disahkan DPR Seharusnya klausul itu tak dipersoalkan lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika