REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyinggung cepatnya negara tetangga melayangkan protes ketika kabut asap akibat kebakaran hutan Indonesia melanda negara-negara seperti Malaysia dan Singapura.
Cepatnya protes itu biasanya langsung ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan permintaan maaf. Tapi, Kalla menyindir negara-negara tetangga yang tak pernah berterima kasih atas udara bersih yang disumbangkan oleh Indonesia.
"Saat asap kena Kuala Lumpur dan Singapura, demo ke kedutaan protes Indonesia kirim asap. Saya bilang, jubir pada waktu itu minta maaf atas nama presiden. Apa minta maaf, 11 bulan dapat udara bagus dari Indonesia dia tidak pernah terima kasih, satu bulan kena asap dia marah-marah. Tidak pernah terima kasih, tidak ada maaf juga. Baru mereka sadar, minta maaf harus kerjasama," jelas JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (3/3).
Hal tersebut diungkapkan JK saat menghadiri acara Deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum SDA dan LH. JK menyadari kebakaran hutan masih kerap terjadi di sejumlah daerah seperti Pekan Baru, Riau dan memberikan dampak pada masyarakat dalam dan luar negeri.
Tetapi, ia meminta agar negara tetangga tak hanya sekadar protes tetapi juga berterima kasih dan melakukan kerja sama agar kondisi tersebut tak terulang terus.
Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, kata dia, bukan hanya tugas Indonesia, tetapi juga tugas seluruh dunia. Pemerintah pun perlu mensinkronkan aturan hukum tentang lingkungan dan sumber daya alam. Sebab, selama ini, hukum tentang pelestarian lingkungan dan SDA tak selaras dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan, perlunya pelestarian hutan demi menjaga lingkungan. Namun, masyarakat juga perlu memanfaatkan sumber daya alam seperti dengan membangun proyek geothermal untuk menambah daya listrik yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga dua hal ini pun perlu diselaraskan sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman.