REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, memastikan daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2015 tidak akan terkendala anggaran. Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan payung hukum agar Pemda bisa menggunakan anggaran dari pos lain untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Pilkada (serentak) sudah enggak ada masalah, 2015. Termasuk yang (masa periode kepala daerah habis) awal 2016, diajukan," ujar Tjahjo usai menghadiri peringatan tingkat nasional Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, di Lapangan Gasibu, Selasa (3/3).
Menurut Tjahjo, daerah yang belum menganggarkan biaya Pilkada serentak pada APBD 2015 bisa menggunakan dana dari pos yang lain. Oleh karena itu, para kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari DPRD sampai KPUD.
"Segera komunikasi dengan KPUD untuk berapa (biaya) yang dibutuhkan," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan tinggal menunggu kesiapan dari masing-masing KPU. Ia pun memastikan, pelaksanaan Pilkada serentak tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pilkada serentak di Jabar tidak mengalami kendala berarti terkait biaya. Meski dua kabupaten/kota sempat terkendala anggaran, kata dia, hal itu akan segera teratasi sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan pesta demokrasi.
"Ada duitnya untuk Pilkada (serentak 2015), tinggal masalah administrasi," kata Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika