REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kisruh RAPBD DKI, segera mencapai titik temu. Tjahjo, memberikan waktu dua hari pada Pemprov DKI Jakarta agar bisa segera memutuskan RAPBD. Jika belum selesai juga, pihak Depdagri akan memberikan opsi terakhir.
"Mudah-mudahan dua hari ini bisa diputuskan bersama dengan DPRD. Kalau tidak bisa dimusyawarahkan nanti akan ada opsi terakhir dari Depdagri," ujar Tjahjo saat ditemui usai menghadiri HUT Satpol PP di Lapangan Gasibu, Selasa (3/3).
Tjahjo berharap kemelut antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Ahok bisa tuntas sebelum tanggal 8 Maret. Agar, tak mengakibatkan terlantarnya serapan anggaran 2015.
"Yang penting jangan sampai menelantarkan anggaran 2015 yang akan mengganggu proses pembangunan dan belanja pegawai," kata Tjahjo.
Sementara terkait proses hukum di KPK atas laporan Ahok dan hak angket yang akan dilakukan oleh DPRD DKI, Tjahjo enggan ikut campur. Karena, Ia tidak ingin terlibat proses hukum.
Yang penting, secara administrasi sesuai aturan, sesuai undang-undang dan sesuai mekanisme. ‘’RAPBD itu harus disahkan dengan cepat karena ini menyangkut anggaran masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
