REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kopel Indonesia menduga skenario pelumpuhan KPK secara tidak langsung mendapat restu dari presiden Jokowi Widodo (Jokowi).
Jokowi dinilai sebagai sosok yang sesungguhnya bukan tidak punya nyali untuk bertindak cepat menyelesaikan konflik KPK dan Polri yang berlarut selama ini. Jokowi hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengeksekusi.
"Kalau dilihat selama ini Jokowi sengaja mengulur waktu hanya menunggu moment tepat" ujar Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, di Jakarta, Selasa (3/3).
Menurut dia, bukti nyata Jokowi berkontribusi dalam pelemahan KPK selama ini selain lambatnya dalam bersikap, paling kuat adalah keputusan menunjuk Plt Pimpinan KPK yang justru memiliki rekam jejak yang tidak searah dengan semangat pemberantasan korupsi.
Ruki adalah komisari di PT Bank BJB yang ditengarai kasusnya sedang diselidiki KPK. Belum lagi Indriyanto Seno yang menjadi pengacara BLBI.
"Coba kita lihat apa yang dilakukan Plt sekarang. Aktif bersafari ke sana kemari dan memberi komentar yang justru melemahkan KPK. Ini pasti ada misi tertentu yang dibawa oleh mereka masuk di KPK," ujar Syamsuddin.
Ia membandingkan ketika kasus cicak vs buaya yang juga sempat ada Plt, yakni Tumpak dan Ery Rriyana. Kesemuanya bergerak cepat menyelesaikan konflik institusi tanpa ada pelemahan kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika