REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia membutuhkan polisi nasional yang terpusat dengan satu komando tertinggi seorang presiden. Bukan polisi yang berada di bawah komando menteri dalam negeri (mendagri) yang nantinya bisa dikendalikan pejabat pemerintah daerah.
"Jika Polri di bawah mendagri, di daerah berarti otomatis kapolda di bawah gubernur sebagai kepala daerah, di kabupaten di bawah bupati," kata Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Fauzan, Senin (2/3).
Menurutnya, bisa dibayangkan jika gubernurnya berasal dari partai tertentu. Maka otomatis pula polisi berpotensi diarahkan untuk membela partai yang diusung gubernurnya.
"Nantinya, tiap provinsi, kabupaten dan kotamadya, polisi-polisi itu akan berbeda-beda sesuai partai kepala daerahnya. Betapa hebohnya polisi Indonesia," katanya.
Pemandangan yang aneh, katanya, juga akan terlihat di kantor polisi. Markas polda dan polres bisa jadi berwarna yang berbeda-beda. "Polisi akan menjadi perpanjangan tangan penguasa. Kedudukan polisi nantinya akan sama dengan satuan polisi pamong praja," katanya.
Sesuai UU Otonomi Daerah, lanjut dia, kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa dibagi kepada pemerintah daerah antara lain masalah keuangan perbankan, keamanan dan kehakiman.
Karena itu, Fauzan mempertanyakan, apakah masyarakat dan sistem ketatanegaraan Indonesia menginginkan model seperti itu.
"Yang memiliki ide untuk menempatkan Polri di bawah mendagri, tidak memiliki visi ke masa depan yang lebih baik dan sangat ego. Usulan itu sangat tidak masuk akal,"
Ikuti Whatsapp Channel Republika