REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mendukung sikap fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) mencabut angket yang diajukan DPRD DKI.
Angket tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan dana yang dianggap Ahok sebagai dana siluman sebesar Rp 12,1 trilun dari rancangan APBD 2015.
"Nasdem betul itu, angket kan dibuat karena DPRD menuduh kami memalsukan RAPBD, sedangkan kami bilang mereka menitipkan dana Rp 12,1 triliun," kata Basuki di Jakarta, Senin (2/3).
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, sudah sangat jelas perbedaan dukungan antara yang menyetujui angket dan tidak. Yang tidak mendukung hak angket dinilai Ahok sebagai pihak yang tidak mendukung adanya dana siluman.
Sementara partai yang mendukung dua pilihan antara menyetujui angket dan pencabutan dana Rp 12,1 triliun, dinilai Ahok hanya berpura-pura. Ia mengatakan ini jelas dua sisi yang berbeda.
Pendapat bertentangan dari DPRD. Anggota dewan menganggap rancangan dari Ahok merupakan dana siluman. Jika terbukti benar Ahok membuat dana siluman, tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pun bisa terancam. Sayangnya, Ahok tidak khawatir akan hal ini.
"Kalau tebukti saya memalsukan tanpa pembahasan SKPD, maka baru saya akan dipidana dan dipecat jadi gubernur," ujar Ahok.
Dana yang tidak terduga pada program sekolah, selain UPS ada juga scanner tiga dimensi, program bilingual dan banyak yang lain senilai Rp 12, 1 triliun.