REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta segera menginstruksikan kader PDIP di DPRD Jakarta untuk cabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P, AP Batubara bahkan menyebut, jika permintaan itu ditolak, dia bersama anggota Dewan Penasihat Partai lainnya meminta semua kader PDI-P ditarik dari DPRD.
"Saya minta Megawati instruksikan kader PDIP cabut hak angket," kata AP Batubara, Senin (2/3).
AP Batubara mengaku gerah melihat kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa Ahok dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang berhak menilai kinerja Ahok. Para anggota DPRD, kata dia, harus menyesuaikan suaranya dengan rakyat, yaitu mendukung Ahok.
"DPRD DKI Jakarta enggak tahu diri, tulis saja begitu," kata dia.
AP Batubara juga mendukung langkah Ahok melaporkan dugaan adanya "dana siluman" yang dimainkan DPRD ke KPK, beberapa waktu lalu. Sebab berdasarkan pengamatannya, selama ini DPRD DKI Jakarta kerap bermain dengan anggaran pendidikan yang cukup besar.
"Kalau namanya laporan harus dilanjutkan, kalau tidak dilanjutkan untuk apa dilaporkan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
