REPUBLIKA.CO.ID, AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff berharap Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan keputusan untuk memperkuat penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).
Said mengaku sudah menyampaikan masalah ini juga kepada sejumlah Menteri yang berkunjung ke Ambon. Termasuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy untuk bertemu lima Gubernur di Ambon, Jumat (27/2).
Gubernur Said telah meminta Menko Polhukam untuk menyampaikan permohonan dan harapan pemerintah serta masyarakat Maluku. Terutama agar Presiden segera mengeluarkan Keppres untuk memperkuat Maluku sebagai LIN, dan Menko Tedjo Edhy menyatakan kesanggupan untuk menyampaikannya kepada Presiden.
"Menko Polhukam juga menyatakan Presiden akan melakukan pertemuan khusus dengan lima Gubernur di kawasan timur untuk mematangkan rencana pengembangan kawasan Melanesia-Indonesia. Diharapkan saat pertemuan tersebut kita akan mendapat 'hadiah' dari Presiden berupa Keppres tentang LIN," tandas Said.
Said menambahkan, naskah kesepahaman Maluku sebagai LIN telah ditanda tangani bersama mantan Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Sharif Cicip Sutardjo pada 27 Agustus 2014, tetapi belum cukup kuat sebagai payung hukum.
Begitu juga master plan Maluku sebagai LIN telah dirampungkan oleh pakar kelautan perikanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon maupun Intitut Teknologi Bogor (ITB). KKP juga telah menyetujui program reformulasi Maluku LIN.
"Semua ini belum terlalu kuat sebagai dasar untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan di Maluku, sehingga diperlukan Keppres sebagai kekuatan hukum tetap," katanya.
Said menegaskan, dirinya bersama pimpinan DPRD Maluku maupun perwakilan Maluku di DPR-RI terus melakukan pendekatan lintas kementerian agar mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Maluku LIN tersebut. Keppres tersebut akan menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan para nelayan di daerah ini di masa mendatang. Di samping optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan pada dua wilayah laut utama di Maluku yakni laut Banda dan Arafura.
Laut Banda selama ini terkenal sebagai laut terdalam di Indonesia dan kaya potensi perikanan berupa ikan tuna, cakalang dan tatihu, tetapi sejauh ini baru dimanfaatkan hanya pada kedalaman 0-200 mil dari permukaan laut, sedangkan 200 mil hingga dasar laut belum dimanfaatkan.
Maluku memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar dan harus dimanfaatkan sehingga wajar apabila daerah ini ditetapkan sebagai lumbung ikan tidak hanya untuk Indonesia timur namun juga nasional. Namun tugas berat ini bukan hanya tanggung jawab KKP melainkan juga tanggung jawab lintas kementerian dan swasta.
Persoalan transportasi, listrik dan infrastruktur pendukung harus ditangani bersama-sama. Bukan hanya lintas instansi di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Kendala lain yang harus menjadi perhatian adalah persoalan anggaran, karena itu program bersama antara pemerintah pusat dengan daerah harus disusun, dan ditetapkan lokasi yang menjadi pusat lumbung ikan di Maluku.
Maluku yang berada di tiga fishing ground yakni Laut Banda, Maluku, dan Arafuru membawa berkah tersendiri bagi produk perikanan di Indonesia, di mana selama lebih dari 30 tahun menjadi penyumbang terbesar udang, ikan dasar, dan cakalang. Bahkan 50 persen produk ikan bernilai ekonomis di Indonesia dan dunia dihasilkan dari laut Banda dan Arafura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika