REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pada 2014 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menobatkan Jakarta Utara sebagai kota dengan tingkat polusi udara terburuk se-Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 14 kota metropolitan di Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara Agustin Pudjiastuti menyatakan akan mengambil langkah-langkah perbaikan. Menurutnya, permasalahan ruang terbuka hijau di wilayah paling utara ibu kota itu ternyata sangat kompleks.

"Banyak taman dan jalur hijau dikuasai organisasi masyarakat dan disewakan kepada pihak lain untuk keuntungan mereka," kata Agustin geram.

Agustin menemukan fenomena itu saat berniat memperbaiki taman usai banjir. Akibat banjir, 177 taman kota dari total 208 di Jakarta Utara rusak. "Kami cukup kerepotan dengan keberaadaan mereka, makanya kemarin Jakarta Utara wilayah banjirnya parah," ujarnya.

Agustin mengatakan, kendala itu coba disiasati dengan rencana membuka taman baru. Apesnya, setali tiga uang, mereka kepentok rintangan tak jauh berbeda. "Warga mematok harga di atas nilai jual obyek pajak. Ya, kalau boleh jujur, kalau seperti ini masyarakat Jakarta Utara itu terlihat jadi enggak responsif."

Menurut Agustin, masyarakat seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Jakarta Utara dalam menekan tingkat polusi. Salah satunya dengan merawat taman. "Tapi, lagi-lagi kita terkendala oleh maraknya preman yang menguasai taman-taman tersebut," ujar Agustin

Bagi wanita yang baru sebulan lalu menjabat, kondisi udara Jakarta Utara sudah pengap lantaran banyaknya kendaraan berat dan kontainer yang menuju pelabuhan Tanjung Priok.  "Banyak zat berbahaya dari kendaraan-kendaraan itu seharusnya bisa diserap oleh tanaman di taman. Namun taman tak berfungsi maksimal karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Saya rasa, harus semua pihak bekerja sama jika ingin menurunkan polusi," katanya, (27/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika