REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan polemik yang terjadi dalam masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI, murni bukan persoalan politis. Menurutnya, persoalan ini menjadi ramai karena uang.

"Dalam masalah ini saya bilang bukan masalah politik tapi ke persoalan lainnya, yaitu uang," kata Basuki di Jakarta, Jumat (27/2).

Basuki berujar jika masalahnya sudah pada dana, maka semua ideologi akan luntur dan semua pihak akan bergabung. "Mau KIH atau KMP, semua akan gabung semua. coba lihat DKI sekarang ada gak KIH atau KMP?," ucapnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pihaknya menggunakan sistem e-budgeting untuk memproteksi anggaran agar tidak diselewengkan. "Kita paksakan pakai sistem e-budgeting, begitu di tengah jalan ada kecurigaan, kita langsung kunci," tegasnya.

Basuki juga juga mengungkapkan dirinya mencurigai ada orang Suku Dinas yang terlibat dalam penyelewengan dengan melakukan mark up draf RAPBD, namun ketika ditanya alasannya, Ahok tak mengungkapkannya.

"Saya tidak tahu apa takut jabatannya hilang atau apa dan nanti sistemnya bagaimana, nanti yang main mark up ini saya harap ditangkap, agar dia mau bicara," katanya.

Namun ketika ditanya apakah akan dilaporkan KPK tentang "dana siluman" ini, dia mengatakan masih memikirkannya. "Nanti kita pikirkan untuk ke KPK," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika