REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol menjumpai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Kamis (26/2).
Kesempatan pertemuan tersebut dimanfaatkan keduanya untuk membicarakan berbagai potensi kerjasama antarkedua belah pihak.
Mengawali pembicaraan, Swartbol menyampaikan pujian terhadap kebersihan serta suasana hijaua Kota Surabaya. Kondisi Surabaya, menurut dia lebih baik daripada ibukota. Tak hanya itu, sang dubes juga memuji Tri Rismaharini dengan beberapa penghargaan yang diraih.
Dalam kesempatan tersebut, Swartbol menawarkan beberapa kerjasama, di antaranya pengelolaan air limbah, serta pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif. Menanggapi hal itu, Wali Kota menjelaskan bahwa Surabaya telah melakukan hal itu sejak dua tahun lalu.
Menurut Risma, Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota percontohan. Ibu kota provinsi Jawa Timur tersebut telah memanfaatkan sampah menjadi energi alternatif bekerjasama dengan Jepang.
“Sampah di Surabaya juga didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai. Di kampung-kampung juga sudah ada bank sampah yang telah melaksanakan prosedur pemilahan. Sampah organik kita kelola menjadi kompos untuk digunakan memupuk tanaman di taman kota,” kata dia.
Risma menceritakan, saat ini yang menjadi perhatian utama dia adalah pembangunan transportasi massal berupa trem dan monorel. Risma menginformasikan, pembangunan trem akan dimulai tahun ini.
Menyimak paparan Risma soal pembangunan trem, Dubes Kerajaan Belanda menawarkan kerjasama pengadaan rel. Menurut Swartbol, Belanda punya rel yang terbuat dari baja pilihan. Menurut dia, ada dua perusahaan di Belanda yang sanggup menjalankan kerjasama ini.
Selain itu, Swartbol juga menawarkan kerjasama pengelolaan drainase. Ia menawarkan kerjasama di bidang pengerukan saluran air di Surabaya. Termasuk untuk mengatasi persoalan banjir di Kali Lamong.
“Persoalan banjir masih menjadi persoalan utama kota-kota besar di Indonesia. Termasuk ibukota Jakarta, banjir menjadi PR utama yang harus segera diselesaikan,” ujar dia.
Risma menyambut baik inisiatif pemerintah Belanda tersebut. Namun dia menjelaskan bahwa persoalan Kali Lamong sejatinya bukan merupakan tanggung jawab Kota Surabaya sepenuhnya, melainkan pemerintah pusat.