REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG —- Para pengemudi truk kecewa dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sebab orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini tidak mengikuti pembahasan tuntutan Aliansi Pengemudi Independen (API), di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tegah, Rabu (25/2).
Sedianya, gubernur ‘mengundang’ perwakilan pengemudi –yang umumnya merupakan pengemudi truk galian C-- ini untuk membahas tuntutan toleransi jumlah berat yang diizinkan (JBI) hingga 75 persen.
“Makanya kami memilih walk out dari pembahasan ini. Karena kami menganggap yang diutus gubernur dalam pembahasan ini tak dapat memberi solusi bagi pengemudi,” ujar Ketua API Jawa Tengah, Suroso.
Para pengemudi, jelasnya, kecewa dengan sikap gubernur. Karena pembahasan tuntutan API Jawa Tengah dan para pelaku Pertambangan Galian C ini juga atas inisiatif gubernur saat menemui para pengemudi yang melakukan unjuk rasa, Senin (23/2) lalu.
Namun gubernur justru tidak datang dengan alasan tengah berada di luar kota dan mengutus Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono dan Kepala Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, Satrio Hidayat.
Sebenanya API Jawa Tengah berharap besar Gubernur Jawa Tengah hadir dalam pertemuan ini. Sehingga tahu persis apa yang menjadi keluhan alasan para pengemu di lapangan. “Bukan malah ‘mangkir’ seperti ini,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, saat ini API Jawa Tengah masih melakukan konsolidasi terkait dengan aksi walk out pada pembahasan tuntutan aksi ini. Namun Suroso menegaskan, jika pihaknya tetap akan melakukan aksi massa yang lebih besar di kantor Gubernur Jawa Tengah.
Karena aksi ini tidak hanya melibatkan pengemudi dan pengusaha tambang galian C. Namun juga melibatkan pedagang, kernet truk, maupun unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan. “Kalau bicara sopir dan galian C ada pedagang juga yang akan terkena imbas,” tegasnya.
Kepala Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, Satrio Hidayat menegaskan, tuntutan para pengemudi terkait kelonggaran toleransi JBI akan sulit diwujudkan. Menurutnya, ada sejumlah alasan.
Karena muatan yang melebihi batas maksimal JBI bisa merusak infrastruktur jalan. Selain itu toleransi tonase juga berkaitan erat dengan faktor keamanan dan keselamatan di jalan raya.
Sebab pemegang merek (kendaraan) sudah menentukan batas kemampuan yang harus diperhatikan demi keamanan di jalan raya dan keamanan kendaraan bermotor itu sendiri. “Jadi penetapan besaran toleransi JBI tersebut bukan tanpa alasan,” ungkap Satrio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
