REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir di Bandung, dinilai wajar. Sebab selain karena faktor belum masuk musim panen, alih fungsi lahan juga menjadi penyebab makin berkurangnya produksi padi di kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan tersebut terjadi dibeberapa daerah untuk dijadikan perumahan serta industri.
Hal tersebut dikatakan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Bandung, Nono Sambas. Menurutnya, kenaikan harga beras memang kerap terjadi setiap tahunnya, ketika belum memasuki masa panen. Apalagi jika curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak sawah terendam, sehingga banyak petani memundurkan masa tanamnya.
"Saat ini, hanya sebagian petani yang panen. Sebagian besar lainnya belum panen. Diperkirakan satu atau dua bulan ke depan baru memasuki panen raya," katanya, Rabu (25/2).
Nono mengungkapkan, kenaikan harga beras tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab hal tersebut tidak terlepas dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri yang cukup signifikan.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan produksi padi tidak berbanding lurus dengan tingkat konsumsi. Akibatnya, stok pangan cenderung menipis dan menyebabkan lonjakan harga.
"Lihat saja di daerah -daerah penghasil beras, seperti di Majalaya, Rancaekek, dan sekitarnya yang sudah banyak berdiri industri. Itu mengakibatkan penurunan produksi padi setiap tahun," jelasnya.
Saat disinggung masalah melambungnya harga beras, Nono mengatakan sebenarnya petani yang diuntungkan dalam kenaikan ini. Tapi, saat ini justru jumlah petani semakin sedikit karena keuntungan dari hasil pertanian cukup kecil.
Nono menambahkan, hal ini semakin menyulitkan rencana Pemkab Bandung untuk mencetak lahan abadi pertanian di setiap desa. Sebab, sejauh ini Pemkab Bandung belum memberikan fasilitas penunjang areal pertanian yang memadai.
"Seharusnya, Pemkab mendukung petani dengan teknologi pertanian yang bagus, irigasi yang baik, bibit unggul, dan pelatihan bagi petani. Selain itu, juga harus ada regulasi yang tegas untuk membatasi alih fungsi lahan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika