REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Sulawesi Selatan mengeluhkan rencana penerapan bea ekspor rumput laut yang dinilai akan memicu anjloknya harga komoditas ini dan pada akhirnya merugikan petani.
"Kami sudah menerima rekomendasi dari Menteri Perdagangan terkait kebijakan bea ekspor rumput laut. Jika ini tidak diselesaikan, maka petani akan mengalami kerugian yang cukup besar dengan anjloknya harga rumput laut," kata Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Sulsel Safari Aziz seusai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo terkait masalah ini di Makassar, Selasa (24/2).
Safari menjelaskan bahwa latar belakang kebijakan ini salah satunya dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi atau usaha pengolahan rumput laut dalam negeri. Namun, kata dia, saat ini ketersediaan bahan baku rumput laut dengan jumlah industri pengolahan dalam negeri tidak berbanding lurus.
"Serapan industri pengolahan dalam negeri kita masih sangat rendah, baru sepersepuluh dari jumlah produksi rumput laut kita," jelasnya. Ini berarti ketika bea ekspor diberlakukan sementara industri pengolahan dalam negeri belum siap, akan terjadi penumpukan rumput laut yang pada akhirnya memicu anjloknya harga. Apalagi, kata dia, negara-negara pengimpor rumput laut seperti Cina cenderung bersikap "wait and see".
Safari menjelaskan, petani rumput laut baru saja menikmati harga yang stabil dengan meningkatnya ekspor rumput laut. Bahkan di Indonesia, Sulsel merupakan penghasil rumput laut terbesar. Berdasarkan data yang ada, tahun 2014 lalu ekspor rumput laut Sulsel mencapai 1 juta ton dengan nilai mencapai 166 juta dolar AS.
"Kami harap Pak Gubernur bisa membantu untuk membicarakan masalah ini dengan menteri perdagangan. Kebijakan ini sangat merugikan petani kita," pintanya.
Menanggapi hal ini, Syahrul berjanji akan membicarakan langsung masalah tersebut dengan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ia langsung menginstruksikan kepala SKPD terkait untuk membentuk desk yang akan menyusun rekomendasi.
"Saya akan bicarakan langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden," janji Syahrul. Ia menegaskan bahwa jika Menteri Perdagangan tetap tidak mengubah kebijakan tersebut, ia akan melakukan perlawanan untuk membela petani rumput laut Sulsel, termasuk dengan mengajukan "judicial review".
Ikuti Whatsapp Channel Republika