REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura II, Achmad Syahir menegaskan, kebijakan menalangi pembayaran pengembalian tiket penumpang Lion Air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tidak akan dilakukan lagi. Dia juga menolak dikatakan memilih maskapai apa yang mendapat dana talangan untuk refund tiket.
“Kami tidak melihat maskapainya, yang jelas ini dana talangan untuk yang pertama dan terakhir,” katanya kepada Republika, Selasa (24/2).
Untuk solusi masalah itu, pihaknya mengusulkan mekanisme deposit. Dengan deposit ini, maskapai bisa langsung mencairkan uang untuk refund tiket pada saat hari libur. Namun, Angkasa Pura II mengaku masih sedang membahas usulan ini dan belum disampaikan Kementerian Perhubungan.
“Jadi, usulan ini belum jadi patokan. Nanti usulan ini akan kami sampaikan ke pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi menjelaskan kronologi talangan itu. Keterlambatan dan pembatalan penerbangan Lion Air sejak hari Rabu (18/2) mengakibatkan terjadinya akumulasi jumlah penumpang di Terminal 1A,1B, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta.
“Dalam situasi seperti itu, tidak ada petugas Lion Air yang bisa menjelaskan tentang situasi yang terjadi, bahkan tidak terdapat satu pun petugas Lion Air di konter check in terminal tersebut,” ujarnya.
Karena kondisi semakin tidak terkendali, Angkasa Pura mengadakan rapat koordinasi pada hari Jumat pukul 09.00 WIB bertempat di Terminal 3. Rapat itu dihadiri Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah-I, Direksi AP-II dan Manajemen Lion Air.
"Karena pihak Lion Air tidak dapat menyiapkan dana tersebut dengan segera, diputuskan PT Angkasa Pura II (Persero) menyiapkan dana tersebut sebagai dana talangan,” ujarnya.
Adapun dana talangan yang disiapkan sebesar Rp 4 miliar. Tapi yang terpakai sebesar Rp 526.893.500 yang diserahkan langsung kepada para penumpang. Dana sebesar Rp 526.893.500 telah dikembalikan oleh Lion Air kepada PT Angkasa Pura II pada hari Minggu, 22 Februari 2015.
Keputusan tersebut disebutnya telah berhasil menghilangkan potensi terjadinya tindakan anarkis yang lebih besar karena penumpang berangsur-angsur meninggalkan bandara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika