REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya dan para menteri yang lain harus siap direshuffle oleh presiden kapan pun. Meski begitu, dia menampik bila ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dari Presiden Joko Widodo.
"Yang saya tahu reshuffle itu kan hak presiden, bukan hak menteri. Menteri harus siap aja di-reshuffle," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2).
Menurut Tjahjo, usia Kabinet Kerja baru seumur jagung sehingga sangat kecil direshuffle dalam waktu dekat. Presiden Jokowi juga belum pernah membahas isu perombakan kabinet. "Ga ada. Baru tiga bulan masa ada reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah mempersiapkan perombakan Kabinet Kerja. Perombakan ini dilakukan sebagai kompromi politik dan sarana untuk memfasilitasi kepentingan koalisi pendukung Jokowi setelah Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI.
"Semakin terdengar karena ada wacana pilihan Budi Gunawan akan menjadi Wakil Kapolri atau masuk sebagai menteri Kabinet Kerja," kata Bambang.
Menurut dia, kebenaran isu perombakan kabinet akan ditentukan dinamika internal PDIP sebulan ke depan. Jika situasi makin panas, berarti Jokowi dan PDI Perjuangan gagal bersepakat. Tapi, jika PDIP kembali menyokong Jokowi, berarti wacana reshuffle kabinet akan terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika