REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang menggenangi berbagai lokasi di provinsi DKI Jakarta sudah mulai surut. Meski begitu, beberapa titik pemukiman warga terpantau masih terendam air hingga hari ini. Potensi banjir pun masih membayangi beberapa wilayah DKI Jakarta.
Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bakti Setiawan menilai, banjir yang masih menghantui Ibu Kota disebabkan oleh beban pembangunan yang tidak sebanding dengan daya lingkungan yang menampungnya. Bakti mengatakan, banyaknya bangunan di DKI Jakarta membuat beban yang harus ditanggung menjadi lebih berat.
"Jakarta tidak ditata dengan bagus, oleh sebab itu banjir semakin meluas," kata Bakti kepada Republika, Kamis (19/2).
Bakti mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus terus mengedepankan kajian lingkungan hidup strategis dengan serius.
Pemprov, lanjutnya, harus melakukan pengecekan dan pengawasan agar arah pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kota.
"DKI Jakarta sudah tidak bisa menanggung beban pembangunan. Pemprov harus melacak kembali pembangunan-pembangunan mall di Jakarta untuk ditata kembali agar lebih baik," ujarnya.
Bakti pun ikut mengomentari tata kota Jakarta yang dinilai semakin semrawut. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemprov untuk menata Ibu Kota agar memiliki tata kota yang baik.
Pertama, yaitu memastikan beban kegiatan jumlah penduduk tidak melebihi daya dukung insfrastruktur yang ada. "Seperti lalu lintas, jangan melebihi kapasitas," kata Bakti.
Selanjutnya, pemerintah harus memastikan lahan serap yang tersedia sebanding dengan curah hujan. Untuk mendukung hal ini, Bakti mengatakan, pemerintah harus memperbanyak ruang hijau. Begitu juga dengan ruang publik. "Kepentingan umum harus diutamakan. Memperhatikan dan memproteksi kepentingan masyarakat, kurangi pembangunan hotel dan sebagainya," ujarnya.
Selain itu, Bakti menyebutkan, sebuah kota yang memiliki tata kota yang bagus haruslah memiliki identitas. Hal ini menyangkut kultur dan cagar budaya yang dimiliki oleh sebuah kota. Menurutnya, kepentingan warga asli kota harus diutamakan dan diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam pembangunan Jakarta agar menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kultur dan budaya.
"Investasi publik harus sebanding dengan investasi kapital yang masuk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika