REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo akan banyak beraktivitas di Istana Bogor. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengaatakan akan menjadikan Istana tersebut menjadi tempat presiden mengambil keputusan dan kebijakan.

Pengamat ruang tata kota dan transportasi, Budi Arif, menilai ada dan tidaknya presiden di Istana Bogor, Kota Bogor memang sudah macet. "Namun dapaknya akan lebih. Sebab akan ada pengamanan dan pengalihan arus,"katanya saat dihubungi Republika, Selasa (17/2).

Meski demikian, Budi menuturkan dampak postif dari rutinnya presiden di Istana Bogor, merupakan momentum bagi Kota Bogor dalam membenahi infrastrukturnya.

Sebab menurut Budi, pemkot Bogor belum mampu berkomitmen dalam menyediakan lahan parkir dan mengadakan transportasi umum.  Budi Berharap, rencana Pemkot Bogor dalam mewujudkan kota dengan tata ruang yang baik dapat terealisasi. "Jadi mau ada atau tidak Pak Jokowi, Bogor tetap bersih rapih karena itu memang bagian tugas pemerintah,"ungkapnya.

Selain itu ia menolak opsi penggesean pagar Istana. Sebab menurutnya, istana merupakan kawasan heritage yang tidak bisa diganggu dan dilindungi undang-undang. Meskipun, Lanjutnya, pemerintah Bogor berencana mengubahnya menjadi pendestrian.

"Harusnya pemerintah tinggal komitmen saja mengatur segala yang ada di wilayah Jalan Djuanda, mengatur transportasi, PKL, lahan parkir," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika