REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Meningkatnya aktivitas kenegaraan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dapat mendorong peningkatan status Kota Bogor, Jawa Barat dari kota metropolitan menjadi kota besar.
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan belum ada usulan terkait perubahan status Kota Bogor dengan meningkatnya intensitas kegiatan kenegaraan Presiden Joko Widodo.
"Belum diusulkan, karena ini kita baru akan memulai aktivitas kenegaraan yang meningkat di Kota Bogor. Kalaupun nanti Presiden lebih betah di sini kenapa tidak," kata Yuddy usai meninjau kesiapan unit pelaksana teknis aparatur negara di Kota Bogor, Senin (16/2).
Menurut Yuddy peningkatan status Kota Bogor menjadi Kota Besar dapat saja terjadi apabila sudah ada usulan dari Pemerintah kota setempat yang diajukan oleh wali kota. Dan usulan tersebut akan dipertimbangkan.
"Kenapa tidak kalau Pak Bima Arya mengusulkan, tetapi kita belum sampai ke sana, dan wali kota juga belum mengusulkan," kata Yuddy.
Dia mengatakan, langkah Presiden untuk lebih banyak beraktivitas di Istana Bogor tentunya akan mendorong optimalisasi istana kepresidenan lainnya, seperti di Yogjakarta, Bali dan Cipanas Kabupaten Cianjur.
Dikatakannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan skala-skala tertentu, istana-istana kepresidenan yang ada akan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan.
"Jadi kalau presiden ke Bali tidak perlu melakukan rapat-rapat di tempat lain kan ada istana, pertemuan-pertemuan lainnya juga cukup di istana. Jadi semua istana yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan dibiayai oleh APBN akan dimanfaatkan secara optimal oleh presiden," katanya.
Untuk mendukung kegiatan kenegaraan presiden di Istana Bogor, Yuddy telah melakukan tinjauan ke sejumlah unit pelayanan teknis seperti DLLAJ, RS PMI, PDAM, PLN, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, serta kantor lurah, kematan dan Bali Kota.
Kesiapan ini lanjut Yuddy dilakukan untuk mengantisipasi agar pelaksanaan kegiatan kenegaraan presiden di Istana Bogor dapat berjalan lancar tanpa gangguan dan hambatan yang akan mengganggu kelancaran roda pemerintahan.
"Kita mengantisipasi, bagaimana memudahkan tugas-tugas kepresidenan, jangan sampai presiden ternyata betah lalu sebagai pembantu presiden kami belum mengantisipasi dan berkoordinasi dengan aparatur lain yang ada di Kota Bogor," katanya.
Menurutnya jika Presiden betah berada di Bogor maka seluruh persiapan telah siap, kalaupun tidak jadi tinggal di Bogor, tetap layanan publik sudah tertata dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika