REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA PUSAT -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap rencana pemakzulan terhadap dirinya adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sebagai mantan anggota DPRD dan DPR RI, Ahok mengaku memahami hal itu.

"Saya mantan anggota DPRD tingkat II dan mantan anggota DPR RI. Hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan DPRD," ujarnya.

Ahok justru mengatakan, interpelasi yang direncanakan DPRD DKI justru merupakan ide bagus. Hal ini berkaitan dengan alasan yang digunakan DPRD bahwa serapan APBD DKI 2014 rendah dan pendapatan DKI tahun anggaran 2014 yang tidak mencapai target. Ahok menyiratkan, interpelasi ini justru mampu membuka apa yang juga tengah terjadi dengan DPRD saat ini.

"Interpelasi lebih bagus. Biar kita jawab dan semua melihat apa yang terjadi dengan DPRD," ujar Ahok.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik berencana menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Taufik menjelaskan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan semua fraksi yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Taufik mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak interpelasi terhadap Ahok karena serapan APBD DKI 2014 rendah. Selain itu, pendapatan yang diterima DKI pada tahun anggaran 2014 juga tidak mencapai target.

Serapan anggaran tahun 2014 adalah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun, dari target Rp 72,9 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika