REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyarankan Badan Intelijen Negara (BIN) dievaluasi. Khususnya terkait dugaan kurangnya penyampaian informasi pada Presiden Joko Widodo saat mengusulkan nama calon Kepala Kepolisian RI.
"Kita harus mengevaluasi Badan Intelijen kita. Presiden tidak pernah membicarakan tentang hasil dari BIN saat mengganti Sutarman," tutur Martin dalam diskusi bertajuk "Simalakama Jokowi" di Jakarta, Sabtu (14/2). Ia berpendapat Presiden kurang mendapat informasi dari BIN yang dipimpin Letjen Marciano Norman itu.
Terutama sebelum memberhentikan Jenderal Pol Sutarman dan mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan. Jika dalam membuat kebijakan penting tentang jabatan publik BIN tidak memberikan informasi penting, ujar dia maka lembaga tersebut patut dipertanyakan fungsinya dalam menjalankan tugasnya untuk negara.
"Kalau tidak mendengar informasi dari BIN, apa guna lembaga itu lagi kalau sampai Presiden tidak mendengar informasi tentang calon yang akan diajukan," tutur dia. Untuk itu, selain menyarankan evaluasi pada kinerja lembaga, ia juga menyarankan Presiden segera mengganti Marciano Norman dengan pengganti yang lebih kompeten, agar hal serupa tidak terjadi lagi ke depan.
Sebelumnya Direktur The Jakarta Institute Rahmat Sholeh mengatakan wacana pergantian Kepala BIN telah bergulir sejak empat bulan lalu oleh Presiden. Akan tetapi perhatian Presiden beralih pada polemik Kapolri dan konflik Polri dengan KPK.
Ia mengatakan konflik antarlembaga negara tersebut harus segera diselesaikan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan perannya lagi. Jika dibiarkan berlarut-larut, ia khawatir keamanan dan stabilitas negara akan terancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
