REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Pemuda Muhammadiyah mengkritik cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatasi banjir di Ibu Kota. Menurut mereka, Basuki terlalu arogan dan tidak arif dalam membangun komunikasi lintas stakeholders dalam mengatasi persoalan klasik tersebut.

Saat banjir melanda Jakarta awal pekan ini, Ahok, sapaan Basuki, sempat menyalahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memutuskan aliran listrik ke Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut Ahok, pemutusan aliran listrik itu membuat rumah pompa tidak bekerja sehingga tak bisa menyedot air.

"Misalnya, ketika Ahok menyalahkan PLN dalam hal pemadaman listrik ketika banjir. Semestinya beliau berkomunikasi dengan santun dan tidak membuat gaduh," kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Lingkungan Hidup, Pedri Kasman, dalam keterangan pers yang diterima ROL, Sabtu (14/2).

Pedri mengatakan, guna mengatasi masalah kompleks banjir Jakarta, Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus bekerja sama secara komprehensif. Itu, kata Pedri, tidak bisa dilakukan secara sporadis, apalagi emosional seperti yang telah dipertontonkan Ahok.

"Kebutuhan pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memang sangat tinggi. Hal ini menuntut kita untuk tidak boleh abai terhadap kaidah-kaidah konservasi lingkungan," ucap dia.

Apalagi, lanjut Pedri, Jakarta merupakan daerah hilir, dengan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang kian berkurang. Sehingga, Pemprov DKI mesti mengambil langkah-langkah yang lebih mendasar sesuai kaidah konservasi lingkungan.

"Sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, Ahok harus bisa merangkul semua pihak. Bukan malah melempar kesalahan kesana kemari," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika