REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kepindahan Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor harus dipikirkan secara matang. Khususnya bagaimana dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, yang bisa saja menjadi lambat.
"Jangan ini dijadikan ide sesaat," katanya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2).
Fadli melanjutkan, Presiden Jokowi juga harus melihat daya tampung di Kota Bogor dan juga Istana serta mempertimbangkan upaya berkoordinasi dengan kabinet terkait roda pemerintahan.
"Kalau mau berkantor di Bogor silahkan saja, itu hak presiden. Tetapi, dampaknya perangkatnya apakah juga dapat dipindahkan ke Bogor. Bogor juga sudah macet, daya tampung kendaraan kecil menambah macet," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya belum mengetahui pasti rencana Presiden Joko Widodo bekerja di Istana Bogor untuk pindah atau hanya untuk lebih sering bertugas di Bogor. "Coba dipikirkan jangan ada ide spontan bangun tidur langsung ngomong," ujarnya.
Terkait rencana kepindahan tersebut, Fadli menambahkan, dirinya mendapatkan informasi dari media saja dan belum ada keterangan resmi mengenai kepindahan Presiden ke Istana Bogor.
"Kabinet tidak harus pindah ke Bogor, karena jarak Jakarta-Bogor sudah dekat, tetapi juga daya tampung di Istana Bogor itu sedikit," jelasnya.
Saat ditanya apa yang mendasari Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Bogor, Fadli mengaku tidak mengetahui jelas alasannya, tetapi ia membantah karena suhu politik yang terjadi saat ini.
"Mungkin di Istana Bogor lebih tenang, yang jelas tidak ada tekanan politik," ucapnya.