REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Partai Demokrat menyatakan tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menyebut, KPU diharap secepatnya membuat peraturan tentang pilkada, misalnya membuat peraturan KPU tentang uji publik.

Menurutnya, uji publik merupakan salah satu dari 10 persyaratan lahirnya Perpu. "Kalau tahun 2016 tidak mungkin bulan Februari, berarti hanya selisih dua bulan, ngapain sampai mengubah undang-undang. Kami tetap menginginkan di tahun 2105," katanya usai konsolidasi Partai Demokrat se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Atria Magelang, Rabu (11/2) malam.

Menurutnya, waktu uji publik memang akan direvisi, yang tadinya 4,5 bulan akan menjadi satu bulan. Demokrat juga menyarankan agar uji publik tidak dilakukan oleh parpol, pelaksana haruslah KPU.

"Apabila uji publik dihilangkan, Partai Demokrat tidak bisa menerima," katanya menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, dilakukannya uji publik karena dari pengalaman, beberapa gubernur, bupati, wali kota setelah jadi kepala daerah ternyata mempunyai rekam jejak kurang baik, misalnya ijazahnya palsu dan banyak juga yang tersangkut masalah korupsi.

"Hal itu merupakan ketidaktelitian karena tidak ada uji publik. Hal lebih penting berkaitan dengan pilkada adalah tidak boleh melaksanakan pergantian birokrasi enam bulan sebelum dan setelah pilkada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika