REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai melakukan pendistribusian raskin (beras untuk warga miskin) untuk 19 kabupaten/kota di Sumbar. Sayangnya, data penerima yang dipakai adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar pada 2011.
“Masalah sosialisasi kepada masyarakat perlu, bahwa beras raskin sudah ada, sehingga masyarakat membeli raskin secepatnya,” kata Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran Pemprov Sumbar, Rabu (11/2).
Selama ini, kata dia, masalah mengenai pendistribusian raskin terletak pada transportasi. Selain itu, menurutnya, pendataan terhadap warga miskin yang pantas menerima raskin juga sangat penting. Ia menjelaskan, data statistik dapat menjadi persoalan ketika berada di lapangan.
“Jumlah yang miskin dikaitkan dengan kilogram per beras. Sehingga beras tersebut sulit disalurkan,” ujarnya.
Untuk itu Irwan mengaharapkan bantuan sepenuhnya dari para camat, kepala daerah atau wali nagari dan pihak-pihak terkait untuk memperlancar penyaluran beras raskin. Agar, lanjutnya, petugas di lapangan mempunyai data yang akurat untuk tahun-tahun selanjutnya.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bulog Sumbar Arjun Ansol Siregar mengatakan, alokasi raskin Sumbar pada 2015 tidak jauh berbeda dengan tahun 2014, yaitu sebanyak 49.577 ton setahun, untuk 275.431 rumah tangga sasaran (RTS).
“Tujuannya dari propinsi ke-19 kabupaten/kota. Secara simbolik ke Kota Padang, yaitu kecamatan Padang Timur,” tuturnya.
Ia mengatakan, total beras yang saat ini dimiliki Sumbar cukup untuk stok raskin lima sampai enam bulan kedepan. Stok beras tersebut, lanjut Ajun, berasal dari dalam dan luar provinsi seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Barat.
“Beras yang akan didistribusikan dikualifikasikan medium. Tentu bulog sudah siap berikan respon bila beras tak sesuai,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika