Selasa 10 Feb 2015 20:50 WIB

Survey: Mayoritas Publik tak Ingin Banyak Plt Pejabat

Rep: C82/ Red: Bayu Hermawan
Jurnalis mengabadikan gambar saat rilis hasil temuan dan Analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Jurnalis mengabadikan gambar saat rilis hasil temuan dan Analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) "Revisi UU Pilkada: 6 Usulan Publik di Jakarta, Selasa (10/2). (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan mayoritas publik tidak ingin terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari mengatakan sebanyak 65,70 persen dari responden tidak menginginkan kepala daerah terlalu lama dan terlalu banyak dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Publik masih percaya pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung akan lebih aspiratif," katanya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Selasa (10/2).

Fitri mengatakan dari angka tersebut, sebanyak 68,50 persen responden merupakan publik laki-laki. Laki-laki, lanjutnya, dianggap lebih aktif dalam politik ketimbang segmen perempuan yang hanya 62,90 persen.

Dari segmen pendapatan, kelompok "wong cilik" yang tidak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat sebesar 60,70 persen. Jumlah itu lebih rendah dibanding segmen menengah sebesar 66,80 persen dan menengah ke atas 70,30 persen.

"Segmen menengah ke bawah ini adalah populasi terbesar dan biasanya tidak mau ambil pusing terhadap dinamika politik di pusat," ujarnya.

Dari segmentasi wilayah, sebanyak 69,70 persen publik di perkotaan tidak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat. Jumlah ini lebih tinggi dibanding publik di pedesaan yang hanya sebesar 63,60 persen.

"Penduduk kota umumnya lebih aktif dan sadar politik ketimbang penduduk desa," katanya lagi.

Dari temuan yang sama, LSI Denny JA menemukan sebanyak 15,80 persen menginginkan banyaknya kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan sisanya 18,50 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang merupakan pemilih di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui quick poll pada 5-6 Februari 2015 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.

Survei dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in depth interview).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement