Selasa 10 Feb 2015 15:51 WIB

SBY Sindir Semua Lembaga Terkait Kisruh Politik

Rep: Andi Nurroni/ Red: Ilham
Presiden RI ke-enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Foto: EPA/Pool
Presiden RI ke-enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY angkat bicara soal kisruh politik yang terjadi di dalam negeri. Unek-unek presiden keenam itu keluar dalam kuliah umum di Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (10/2).

Menurut SBY, era transisi dari otoritarianisme menuju tatanan demokrasi memunculkan banyak godaan bagi pemimpin dan penyelenggara negara. Godaan yang utama, menurut SBY adalah dorongan untuk menyalahgunakan kekuasaan.

“Ingat, kekuasaan itu mudah disalah gunakan. Sering saya sampaikan bahwa godaan untuk menyalah gunakan kekuasan ini bukan hanya tertuju kepada seorang presiden, tetapi berlaku bagi siapa saja yang tengah memegang kekuasaan,” kata SBY di hadapan ratusan mahasiswa Pascasarjana dan tamu undangan, Selasa (10/2). 

SBY pun memberi masukan sekaigus kritikan terhadap pemimpin dan lembaga-lembaga negara. Menurut SBY, kekuasaan parlemen yang besar bukan untuk membuat eksekutif terus menghadapi perlawanan dan penentangan dari parlemen. 

 

Dia juga mengatakan, lembaga negara seperi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menggunakan kewenangannya dengan tanggungjawab. MK, kata dia, memiliki putusan yang bersifat mengikat dan final dan penyidikan KPK tidak akan pernah ada penghentian atau penuntutan. "Hendaknya kekuasaan itu juga digunakan secara adil, amanah dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar SBY.  

Selain itu, SBY juga memberi catatan untuk lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kekuasaan yang dimiliki pihak kepolisian untuk menetapkan seorang menjadi tersangka karena diduga melakukan kejahatan, perlu digunakan secara cermat dan tidak gegabah. "Agar tidak merusak rasa keadilan,” ujar ayah dua anak itu. 

Purnawirawan jenderal TNI itu juga berpesan agar kepala daerah tidak menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang sehingga berakhir di meja hukum. Ia juga mengamanatkan agar komunitas pers dan media massa mencegah pemberitaan yang tidak akurat, tidak fair, dan tidak berimbang. "Yang dapat merugikan pihak tidak bersalah."

SBY juga meminta agar kekuasaan masyarakat tidak digunakan sewenang-wenang atas nama kebebasan. Dalam menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa, masyarakat harus menaati aturan. “Dalam kaitan ini, di berbagai forum sering saya ingatkan, bahwa kebebasan pun sering disalah gunakan,” ujar dia. 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement