REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan penataan pedestrian di Jalan Djuanda, tidak terkait wacana kepindangan Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor. Bahkan hingga saat ini Bima mengaku belum bisa memastikan wacana tersebut.
Ia menjelaskan penataan pedestrian di depan Istana Bogor, merupakan program Pemkot Bogor dalam mewujudkan kota yang nyaman bagi pejalan kaki dengan memperluas trotoar. "Nantinya, pagar Istana sepanjang 400 meter itu akan memundurkan empat meter hingga melewati saluran irigasi istana (Sungai Kecil)," ujarnya, Senin (9/2).
Selain memundurkan pagar Istana Bogor, Pemkot juga akan melakukan pengaturan ulang rute angkutan kota, penataan PKL, serta mengkaji satu arus lalu lintas di seputar Istana Bogor.
"Jadi penatanaan ini tidak ada hubungannya dengan wacana Presiden Jokowi akan tinggal di Istana Bogor. Persoalan pagar ini hanyalah salah satu langkah membangun pedestrian di wilayah itu," jelasnya.
Bima juga mengaku sampai saat ini belum mendengar kabar adanya kepastian atau keputusan yang resmi tentang kepindahan presiden. Meski demikian ia mengatakan pernah mendengar kabar jika presiden akan lebih banyak melakukan aktifitas di Istana Bogor, karena suasana di Kota Hujan itu nyaman dan tenang untuk bekerja dan menjalani aktifitasnya.
"Tetapi apakah kemudian pindah secara permanen saya belum mendapatkan kabar yang pasti," ujarnya.
Ia melanjutkan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno. Dengan Demikian, Bima harapan langkahnya untuk melakukan kordinasi bisa menambah percepatan progam pendistrian.
"Karena Istana ini kan dikelola oleh Sekneg. Sehingga saya sampaikan ini harusnya bisa ada percepatan. keputusan ini pun belum final, masih banyak hal yang harus dibahas. Kemarin disepakatin juga membentuk tim untuk mengkaji ini secara detail," jelasnya.
Tim tersebut, kata Bima, bukan tim kepindahan presiden melainkan tim bersama yang mengkaji petataan lebih menyeluruh. Menurutnya Sekneg menerima usulan-usulan tadi dengan baik, dan akan dibahas dengan kementerian terkait, Seperti Kementrian Kebudayaan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumaah Rakyat (PU) karena ini berkaitan juga dengan kawasan heritage.
Ia menambahkan, Kemensekneg telah menginstrusikan untuk membentuk tim dan salah satunya pemerintah Kota Bogor akan diundang.
"Pertemuan akan segera dilakukan di akhir pekan ini atau pekan depan. Ini bukan soal pagar yang dipindah tapi Pemkot Bogor sedang menata kawasan pusat kota dan kami ingin berkordinasi dengan sekneg. Pagar itu hanya salah satu saja. Nantinya sungai akan percantik pendistrian yang luas dan tidak ada pohon yang digeser atau diotak-atik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika