REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa nama pengganti Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sudah mencuat, diantaranya Komjen Budi Waseso. ICW menilai, Jokowi harus belajar dari kesalahan pencalonan Budi Gunawan ketika memilih nama yang akan diusungnya.
Direktur Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan mengatakan, mencuatnya nama Budi Waseso sebagai calon Kapolri oleh Kompolnas dan pelantikannya dari bintang dua mejadi bintang tiga beberapa hari lalu harus menjadi peringatan bagi Presiden.
"Itu harus menjadi warning bagi presiden," kata Ade, Minggu (8/2).
Menurut dia, Kompolnas dan Presiden Jokowi harus belajar banyak dari kasus Budi Gunawan. Dua hal penting menurut Ade yang harus dipelajari dari pencalonan Budi Gunawan. Pertama, pencalonan Budi Gunawan sarat akan kepentingan politik dan terkesan tergesa-gesa. Kedua, pencalonan Budi Gunawan tidak melibatkan KPK dan PPATK.
Ade menilai, jika presiden melakukan kesalahan yang sama kali ini, maka sisa kepercayaan rakyat terhadap presiden akan hilang. Ade menilai harusnya presiden mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan politik.
"Jangan sampai mengajukan, bahkan melantik orang yang bermasalah lagi," ujar Ade.
Ade menilai, Jokowi harus menjunjung tinggi kepentingan nasional. Yaitu melibatkan banyak pihak lain dalam pencalonan petinggi Polri. Jokowi bisa menggandeng KPK, PPATK, dan Komnas HAM dalam pemilihan itu.
Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Jokowi, maka sebutan bahwa Budi Wasesno adalah titipan elit politik bisa mencuat seperti apa yang sekarang tersematkan pada Budi Gunawan.
Keterlibatan publik bisa menjadi legitimasi Jokowi ketika ia mendapat tekanan politik. Sehingga, ia bisa menyangkal tekanan politik tersebut demi kepentingan rakyat. "Tidak seperti sekarang, dimana Jokowi malah terjebak dalam kepentingan politik."
Ikuti Whatsapp Channel Republika