REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo. Terutama digunakan untuk memperkuat kinerjanya.
Perombakan juga dilakukan agar para pembantu presiden, termasuk menteri perlu melakukan penyelarasan dengan misi presiden sendiri.
"Pembantu presiden silakan sampaikan program-program ke DPR. Jangan sampai nawa cita jadi duka cita. Jangan sampai menteri buat seperti itu," ujar Taufik. Ia mengakui kadang ada pernyataan dari menteri yang bikin blunder di masyarakat.
Jadi kami bilang coba presiden itu perkuat posisi, perlu ada materikulasi tentang agenda presiden. Jadi tidak membias kemana-mana, seperti ada yang ngomong nggak jelas apa," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
