REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito menilai Presiden Joko Widodo harus memilih berada di pihak rakyat dibandingkan berpihak ke Parpol, dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri.

Arie menegaskan Jokowi adalah simbol kekuatan civil society bukan kekuatan partai. Oleh karena itu, Jokowi harus menyadari potensi yang ada di dirinya. "Dengan landasan ini harusnya Jokowi putusan apa yang harus dia ambil," katanya, Kamis (5/2).

Ia menyebutkan dengan kekuatan dia yang berasal dari rakyat, mestinya Jokowi mengutamakan aspirasi rakyat. Dia menyebutkan suara rakyat menginginkan agar BG tak dilantik. "Seharusnya sikap itu yang dia ambil," ucapnya.

Arie melanjutkan jangan sampai justru Jokowi kalah dengan intervensi partainya. Jokowi, kata Arie, harus percaya diri bahwa rakyat ada di belakang dia. "Jadi untuk apa takut mengambil kebijakan yang populis," tegasnya.

Sebelumnya BG adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Setelah diajukan kepada DPR RI dan juga dilakukan fit and proper test, BG seharusnya segera dilantik presiden.

Namun hal ini urung terjadi karena tiba tiba BG dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gendut.  Hal ini akhirnya menyebabkan publik bersuara untuk menolak pelantikan BG menjadi Kapolri. Gara gara hal inilah akhirnya yang menyebabkan Jokowi belum juga melantik BG hingga kini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika