REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus segera diselesaikan. Jika tidak, malah semakin membuat runcing persoalan di dalam negeri. 

Kestabilan politik, keamanan, dan pertahanan dalam negeri menjadi taruhannya. Ketika Indonesia dalam posisi ketidakstabilan seperti itu, maka negara-negara tetangga, dan kelompok yang ingin mengganggu keberlangsungan negara siap memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingannya.

"Setiap ada persoalan dalam negeri di suatu negara yang berlarut-larut bisa dimanfaatkan pihak manapun. Entah itu, negara tetangga seperi Malaysia, Singapura, atau sekelompok orang yang ingin ganggu keberlangsungan negara, seperti ektremis dan separatis," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung Jawa Barat Muradi, Senin (2/2).

Negara tetangga, ujarnya, akan merasa mendapat angin dengan kondisi instabilitas di Indonesia. Mereka akan kembali ngelunjak melihat kondisi politik, keamanan, dan pertahanan Indonesia dalam ketidakpastian. Padahal sebelumnya telah gentar dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menenggelamkan kapal illegal, dan menghukum mati narapidana narkoba. 

"Gerakan serapatis,dan ekstremis juga akan ambil momentum dengan ketidakstabilan seperti saat ini. Kalau terus dibiarkan larut, bukan tidak mungkin mereka akan konsolidasi terus-menerus yang nantinya berbahaya bagi keutuhan NKRI," ujar Muradi

Presiden, ucapnya, pasti sangat memahami kondisi tersebut. Terlebih, bila persoalannya terus berlanjut yang akan jadi bumerang bagi Jokowi sendiri.

"Saya harap, polemik KPK-Polri bisa segera selesai dengan baik. Jokowi harus segera ambil tanggung jawab untuk memutuskannya. Jangan terus-terusan terombang-ambil dengan persoalan yang ada. Ini problem remeh-temeh kok, tinggal diputuskan saja," kata Muradi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika