REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang beberapa jenis alat tangkap ikan, memicu banyak protes dari kalangan nelayan dan pengusaha. Bahkan ribuan nelayan sudah melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak bergeming. Justru dia malah menyatakan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Megawati Soekarnoputri terkait hal ini.
"Saya tanya Bu Mega. Saya melihat beliau kawan saya dan presiden adalah atasan saya. Terlepas dari segala polemik yang ada saat ini. Bu Mega bilang, 'Apapun yang Ibu buat untuk kebaikan silakan.' Dari situlah saya menemukan satu per satu pengalaman yang ada," kata Menteri Susi di kantornya, Senin (2/2).
Perkataan Menteri Susi ini disampaikan saat dirinya bertemu dengan puluhan perwakilan dari Asosiasi Nelayan dan juga sejumlah LSM yang bergerak di bidang perikanan. Dalam kesempatan ini, Menteri Susi mencoba meyakinkan para pengusaha perikanan bahwa semua peraturan yang dikeluarkan tidak bermaksud mematikan usaha nelayan.
Dia mengisahkan, turunnya hasil tangkapan rajungan, kepiting, dan lobster saat ini adalah akibat dari penangkapan yang tidak ramah lingkungan. "Saat ini tidak ada lagi penjual rajungan besar di Pantura. Saya ingin agar nantinya TPI di Tegal dan Pekalongan ramai lagi," ujar Susi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari nelayan Pantura juga menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Susi. Salah satu perwakilan memaparkan, bahwa alat tangkap cantrang yang dilarang sebetulnya ramah lingkungan.
Rasmuji, salah satu nelayan dan pengurus HNSI di Juwana, Jawa Tengah, menegaskan bahwa mereka akan terus menggunakan alat tangkap cantrang selama belum ada pembuktian dari pemerintah bahwa cantrang merusak lingkungan. "Ayo lah ibu datang ke daerah kami. Kita tangkap ikan bersama dengan cantrang. Biar Ibu lihat apakah cantrang merusak atau tidak. Kami akan tetap gunakan cantrang apapun risikonya," ujarnya.