REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Riset Akbar Tanjung Institute (ATI), Alfan Alvian mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo telah membuat labirin politiknya sendiri. Karena itu, ia meminta partai politik untuk menahan diri, tidak mengintervensi, dan menyerahkan penyelesaian kasus KPK versus Polri pada Presiden Joko Widodo.

“Jokowi harus mampu keluar dari labirin yang dia ciptakan sendiri,” katanya, Ahad (1/2). Dia juga menawarkan solusi agar Jokowi melakukan rekonsiliasi politik dengan partai pendukung. “Meski itu tidak mudah,” ujarnya. Cara lain adalah adalah meminta Budi Gunawan untuk mengundurkan diri dari Kapolri.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, kontelasi politik saat ini berdampak langsung pada PDI Perjuangan. Karena itu, partai berlambang banteng moncong putih mesti hati-hati dalam bersikap, termasuk memaksakan kehendak pada Presiden.

“Justru PDIP yang terpojok jika memaksa melawan opini publik,” ujarnya. Refly menambahkan, dari aspek hukum, politik, dan opini publik paling aman Jokowi tidak melantik Budi.

Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Arteria Dahlan membantah adanya intervensi Megawati dalam penentuan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya di antara seluruh calon Kapolri, Budi Gunawan adalah figur yang paling cakap.

“Itu juga sudah diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran PDIP hanya memberi rekomendasi,” katanya. Ia mengklaim, PDIP tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dia berharap kedua lembaga itu dipimpin oleh figur yang bersih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika