REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo belum leluasa menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak hanya berbagi Hak Prerogatif Presiden, tapi juga membiarkan hak tersebut dirampas oleh partai politik serta  relawan pendukungnya.

"Ironisnya, Jokowi tak mampu menolak perampasan hak itu," katanya, Ahad (2/1).

Akibatnya, tambah Bambang, Presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu. Pemilihan figur itu misalnya terlihat dalam penunjukkan menteri, Jaksa Agung, dan Kapolri.

"Tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis tersebut," jelasnya.

Ia meyakini Presiden pasti ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif. Namun, Presiden telah dibenturkan pada pilihan yang cukup sulit.

"Kini saatnya semua kekuatan politik di negara ini memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan, termasuk soal KPK-Polri," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika