REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Langkah Pemprov DKI Jakarta menaikkan gaji, tak diikuti Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, M Solihin, alasan Jawa Barat tidak menaikkan gaji para PNS seperti Provinsi DKI Jakarta karena anggaran yang berbeda jauh.

"Kalau APBD DKI Jakarta gede banget. Di sana tidak ada kabupaten/kota. Kalau di Jabar kan hasilnya dibagikan ke kabupaten/kota,'' ujar Solihin, Ahad (31/1).

Menurut Solihin,  yang dikelola provinsi itu hanya 40 persen. Sementara sisanya, diserahkan ke kabupaten/kota.

Menurut dia, sistem penerapan TPP sangat berpengaruh positif bagi kinerja PNS serta organisasi ditempat dia mengabdi. Solihin menyebut sejak diberlakukan TPP kinerja organisasi diatas 90 persen sementara kinerja perorangan mencapai 90 persen.

''Artinya ini sangat bagus sekali," kata dia.

Solihin menambahkan, untuk belanja aparatur di Pemprov Jabar jumlahnya sangat kecil. Dari total APBD hanya 9,8 persen itu digunakan untuk aparatur.

"Belanja aparatur di jawa barat kecil sesuai dengan kecil. Sesuai intruksi dari Gubernur Jawa Barat semaksimal mungkin anggaran itu digunakan untuk pembangun,"

Ikuti Whatsapp Channel Republika