REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan Presiden Joko Widodo saat ini dihadapkan pada banyak pilihan terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Namun menurutnya, Presiden tetap harus menentukan sikap secara ketatanegaraan.

"Opsinya banyak Presiden itu, di tengah gangguan antara dorongan sebagian institusi untuk melantik Budi Gunawa. Di satu sisi ada penciptaan opini yang meluas dan institusi lain tidak mendukung pelantikan," katanya, Sabtu (31/1).

Fahri melanjutkan, DPR menyerahan semua keputusan kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan posisi DPR hanya terikat dengan aturan yang ada, bukan memberi masukan dari pihak-pihak tertentu.

"Saran DPR sederhana saja, yakni memperkuat presidensialisme," ucapnya.

Ia menjelaskan terkait pemilihan Kapolri, Presiden mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Sebagai penguasa kamar eksekutif tertinggi yang berwenang mengangkat dan menyetujui pemimpin di lembaga yudiatif, Fahri berharap Jokowi bisa memutuskan masalah ini dengan bijak.

"Jadi posisi Presiden sangat kuat sekali. Presiden harus mengerti 'peta permainan' ini, jangan sampai disudutkan dan tidak punya pilihan," terang Hamzah.

Politikus PKS itu juga mengingatkan Presiden Jokowi mempunyai waktu sekitar tiga hari lagi, untuk memutuskan pelantikan Budi Gunawan. "Jatuh temponya tanggal 4 Februaru, Presiden harus segera memutuskan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika